KEWENANGAN RELATIF KANTOR LELANG DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DEBITUR DI INDONESIA

Korah, Revy S. M. (2016) KEWENANGAN RELATIF KANTOR LELANG DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DEBITUR DI INDONESIA. Jurnal Ilmu Hukum, 3 (10). pp. 22-30. ISSN 2338-0063

Preview

PDF Download (134kB) | Preview

Abstract

Lelang di Indonesia sebenarnya bukanlah merupakan suatu masalah yang baru, karena kegiatan ini telah ada seiring tingginya aktivitas kehidupan bermasyarakat di Indonesia sejak jaman dulu. Lelang dapat terjadi karena beberapa faktor misalnya pada saat kita akan menjual barang untuk memenuhi kebutuhan maka kita dapat melakukan lelang terhadap barang yang kita anggap masih layak untuk dijual. Lelang dapat juga dilakukan karena terjadinya suatu masalah hukum misalnya dilakukannya eksekusi lelang terhadap jaminan yang dimiliki oleh pengusaha, karena pengusaha tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban mereka sebagaimana yang diperjanjikan. Eksekusi jaminan merupakan salah satu bentuk jalan keluar, untuk mengatasi ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran dari pengusaha tersebut. Pada kasus seperti ini umumnya benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak yang tereksekusi pada suatu perkara tertentu akan dijual dengan perantaraan Kantor Lelang Negara, tetapi sebelumnya benda-benda tersebut telah dikenakan sita jaminan, sehingga lelang merupakan suatu tahap lanjutan dari sita eksekusi. Dalam praktek, sering terjadi selisih pendapat antara Pengadilan Negeri dengan pihak penggugat (kreditur) mengenai kewenangan untuk menentukan syarat-syarat penjualan lelang yang akan dilaksanakan. Di mana penentuan syarat-syarat penjualan lelang tersebut harus sesuai dengan Peraturan Lelang L.N No. 189 Tahun 1908 sehingga syarat tersebut merupakan syarat yang sah dan mengikat secara materiil. Bila kita lihat menurut tingkatannya juru lelang memiliki tingkatan yang berbeda-beda seperti pada ketentuan Pasal 7 Instruksi Lelang (L.N 1908 No. 190). Jika diperhatikan ketentuan Pasal 7 Instruksi Lelang di atas, ada kesan seolah-olah juru lelang bersatu dan dikaitkan dengan pejabat pemerintah daerah setempat.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Bidang Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr. Benhard W. Tampangela, ST
Date Deposited:	29 Aug 2016 02:41
Last Modified:	29 Aug 2016 03:39
URI:	http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/1236

Actions (login required)

View Item