TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL DI KOTA TOMOHON DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Poli, Arinny (2012) TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL DI KOTA TOMOHON DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004. Jurnal Hukum Unsrat , XX (3). pp. 22-31. ISSN 1410-2358

Preview

PDF Download (227kB) | Preview

Abstract

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang difokuskan pada studi dokumen tentang kewenangan daerah dalam penanaman modal. Analisa data yang digunakan yaitu analisis yang dilakukan dengan deskriptif normatif untuk menggambarkan pengaturan dan kebijakan pemerintah Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon terhadap pengelolaan pelayanan administrasi penanaman modal telah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, untuk mengimplementasikan kewenangan tersebut maka pemerintah Kota Tomohon mengeluarkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tomohon.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	pemerintah daerah, penanaman modal, kewenangan, administrasi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Bidang Ilmu Hukum
Depositing User:	Steven Ch. Kaunang
Date Deposited:	05 Sep 2012 04:23
Last Modified:	05 Sep 2012 04:23
URI:	http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/271

Actions (login required)

View Item