Suoth, Jantje D
(2013)
KEWENANGAN DAERAH MENGELOLA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB).
Jurnal Hukum Unsrat , I (5).
pp. 80-91.
ISSN 1410-2358
Abstract
Dasar hukum pengaturan BPHTB bagi daerah yang telah memiliki Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang BPHTB ialah Undang-undang No. 28 tahun 2009 dan dilengkapi dengan Perdanya. Hal yang demikian berarti pemungutan dan pengelolannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Bagi daerah yang belum memiliki aturan tentang BPHTB masih menggunakan dasar hukum yang lama yakni Undang-undang No. 18 tahun 1997 jo. Undang-undang No. 34 tahun 2000, sehingga pemungutan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Dengan berdasarkan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang BPHTB, maka sumber PAD akan semakin meningkat jumlahnya, karena selain BPHTB, sumber PAD seperti PBB adalah komponen-komponen besar penyumbang PAD. Sebagai sumber penyumbang PAD, maka tumbuh dan berkembangnya BPHTB tidak hanya tergantung dari pemerintah daerah kabupaten/kota, melainkan terkait erat peran serta berbagai pihak seperti kalangan pengusaha, kalangan PPAT/Notaris, serta ruang lingkup kegiatan yang termasuk dalam BPHTB akan tumbuh lebih meningkat sejalan meningkatnya NJOP di masa-masa mendatang, khususnya di perkotaan. Bagi daerah yang belum memiliki Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang BPHTB, masih tetap menggunakan aturan lama yang berintikan pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan tidak secara langsung dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta menimbulkan konsekuensi bagi daerah yang bersangkutan untuk dilarang memungut dan mengelola BPHTB.
Actions (login required)
 |
View Item |
![[img]](http://repo.unsrat.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png)
