Hutadjulu, Hotma
(2013)
OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA OTONOMI DAERAH.
Jurnal Hukum Unsrat , I (5).
pp. 92-102.
ISSN 1410-2358
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi kewenangan Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, bagaimana prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, serta mengetahui hambatan apa yang dihadapi Kejaksaan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data sekunder atau studi kepustakaan, yaitu mengkaji data dari peraturan perundang-undangan, literature, buku, majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan peranan Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Setelah data diperoleh, lalu dilakukan analisis data secara kualitatif deskkriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa sebagai penyidik tindah pidana korupsi secara umum telah melaksanakan kewenangannya dalam memberantas korupsi di era otonomi daerah sebagaimana amanat undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan dalam melaksanakan penyidikan dan penuntutan telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara yang berlaku, yang hasilnya dapat dilihat dari laporan tahunan Kejaksaan Agung ,sedangkan hambatan-hambatan yang diperoleh meliputi hambatan non yuridis sebagai dinamika dari otonomi daerah dan hambatan yang bersifat yuridis sebagai tuntutan adanya perangkat hukum yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya di era otonomi daerah.
Actions (login required)
 |
View Item |
![[img]](http://repo.unsrat.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png)
