TELAAH TEORITIS TENTANG SISTEM DESENTRALISASI DALAM PENGATURAN INVESTASI DI INDONESIA

Sondakh, Jemmy TELAAH TEORITIS TENTANG SISTEM DESENTRALISASI DALAM PENGATURAN INVESTASI DI INDONESIA. Jurnal Hukum Unsrat . ISSN 1410-2358

Preview

PDF Download (195kB) | Preview

Abstract

Desentralisasi telah diletakan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dimana kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk investasi telah diserahkan ke pemerintah daerah. Dari sisi lain pengaturan penanaman modal dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 masih menggunakan paradigma sentralisasi seperti Undang-undang Investasi lama Nomor 1 Tahun 1967. Sentralisasi penanaman modal diwujudkan dengan pelimpahan wewenang kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM untuk menyelenggarakan penanaman modal dengan sistem pelayanan satu pintu. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap kepastian jaminan investasi di daerah. Timbulnya sejumlah masalah investasi seperti PT. Newmont, PT. MSM, dan Lapindo Berantas menunjukkan tidak konsistennya penerapan sistem desentralisasil dalam penyelenggaraan investasi di daerah.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Investasi Di Indonesia, Pengaturan Investasi, Sistem Desentralisasi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Bidang Ilmu Hukum
Depositing User:	Steven Ch. Kaunang
Date Deposited:	05 Dec 2013 10:40
Last Modified:	05 Dec 2013 10:40
URI:	http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/400

Actions (login required)

View Item