KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH

Muhmin, Arif (2013) KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH. Jurnal Hukum Unsrat , I (6). pp. 55-63. ISSN 1410-2358

Preview

PDF Download (88kB) | Preview

Abstract

Implementasi otonomi daerah luas, nyata, dan bertanggung jawab serta sebagai pilar utama demokrasi DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi meliputi; fungsi legislasi, budjeting, dan controlin. Ketiga fungsi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang tidak terpisahkan dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Daerah. Tata kelembagaan formal pemerintahan daerah telah mengalami pergeseran sehubungan dengan berlakunya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dari legislative heavy menjadi eksekutive heavy. Hal tersebut menyebabkan fungsi pengawasan DPRD seperti macan ompong atau impoten.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Bidang Ilmu Hukum
Depositing User:	Steven Ch. Kaunang
Date Deposited:	07 Mar 2014 17:59
Last Modified:	07 Mar 2014 17:59
URI:	http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/430

Actions (login required)

View Item