Nixon S., Lowing
(2013)
PERSYARATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM RANGKA REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
Jurnal Hukum Unsrat , 1 (6).
pp. 124-132.
ISSN 1410-2358
Abstract
Amandemen terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa dampak yang sangat positif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia serta membawa perubahan yang sangat signifikan dalam banyak hal. Mengingat kedudukan, wewenang dan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sangat penting dan strategis, maka untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dipenuhi berbagai syarat. Syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 sudah cukup ideal , namun ada beberapa syarat yang masih perlu dikaji lagi dalam rangka revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya syarat “mempunyai moral yang baik” dan syarat “mempunyai pengalaman dalam pemerintahan” yang diwacanakan akan dimasukkan sebagai syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehubungan dengan tuntutan perkembangan jaman, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan revisi, bukan saja karena undang-undang ini mengandung “cacat bawaan” sejak kelahirannya, tetapi juga karena dinamika masyarakat yang terus berkembang, serta temuan yang diperoleh di lapangan.
Actions (login required)
 |
View Item |
![[img]](http://repo.unsrat.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png)
