Setiabudhi, Donna O.
(2014)
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN PENGUASAAN TANAH NEGARA.
UNIVERSITAS SAM RATULANGI, KARYA ILMIAH.
Abstract
Tanah merupakan salah satu pendukung yang sangat vital dalam kehidupan manusia karena tanah tidak terbatas hanya sebagai tempat untuk membangun tempat tinggal namun lebih dari hal tersebut, tanah menjadi tempat bagi suatu individu atau pun suatu komunitas untuk membangun kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pengaturan tanah di Indonesia merupakan tanggung jawab negara.
Penerbitan hak atas tanah negara yang dimohonkan seseorang tidak membutuhkan dokumen berupa akta jual beli ataupun akta hibah tetapi cukup dengan bukti atau dokumen penguasaan dari pemerintah setempat, pemohon hak dapat diberikan hak atas tanah negara tersebut. Permasalahan yang kemudian kerap timbul adalah munculnya sengketa akibat kekeliruan pemerintah setempat dalam menerbitkan dokumen yang menjadi dasar penerbitan hak yang berasal dari tanah Negara. Hal ini terjadi dikarenakan belum jelasnya kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan dan penataan tanah Negara. Padahal jika pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam hal pengaturan dan penataan tanah Negara diharapkan dapat menjadi salah satu pendukung bagi terwujudnya kepastian hukum dalam proses penerbitan hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara.
Untuk itulah maka penulis berharap karya ilmiah dengan judul Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Penguasaan Tanah Negara ini nantinya akan dapat memberikan referensi mengenai apa saja yang menjadi kewenangan daerah dalam pengaturan dan penataan tanah Negara.
Actions (login required)
 |
View Item |
![[img]](http://repo.unsrat.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png)
