RELEVANSI PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEOPLE SMUGGING di PANDANG DARI UU NO.9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN

Rumimpunu, Fritje (2010) RELEVANSI PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEOPLE SMUGGING di PANDANG DARI UU NO.9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN. SERVANDA_Jurnal Ilmiah Hukum, 4 (10). pp. 67-77. ISSN 1907-162030

Preview

PDF - Published Version Download (3MB) | Preview

Abstract

Negara memiliki kemerdekaan dan kedaulatan terhadap warga negaranya dan urusan dalam lintas batas wilayah. negara yang berdaulat memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam draft Declaration on The Rights and Duty of State. Negara yang berdaulat berarti negara tersebut memiliki hak untuk mempertahankan yurisdiksi, kemerdekaan, perdamaian abadi dan kemerdekaan sociol. Ditengah-tengah persoalan bangsa agak luas itu membutuhkan perhatian serius, baik lintas negara dan lintas perbatasan yang mudah terjadi kejahatan transnasional misalnya, peoples smuggling, travicking, inperson, ilegal logging dan cyber crime. Jadi pelanggar people smuggling dapat dipidana sesuai pasal 48 undang-undang imigrasi. Agar hal ini dapat tertaungani secara merata, pemerintah perlu membuat aturan baku untuk membendung persoalan yang terjadi di atas ini. Agar apa yang diimpikan oleh pemerinlah dapat tercapai, minimal akan berkurangnya persoalan-persoalan.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Bidang Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr. Benhard W. Tampangela, ST
Date Deposited:	10 Jun 2015 03:27
Last Modified:	10 Jun 2015 03:27
URI:	http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/820

Actions (login required)

View Item